JAKARTA-HUMAS. Dalam Sambutannya, Kepala Badan Urusan Administrasi menyampaikan, salah satu agenda Pembaharuan Peradilan, yaitu isu keterbukaan dan akuntabilitas sering tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi informasi.Karena Teknologi Informasi merupakan elemen positif dalam mendorong Efektifitas Pelaksanaan Keterbukaan Akuntanbilitas. Biro Hukum dan Humas memahami juga, bahwa keberadaan SK 144/SK/KMA/VIII/2007 merupakan pencapaian monumental dalam gerakan pembaharuan peradilan. Terkait dengan produk CD Legislasi, Pembuatan CD Legislasi merupakan kompilasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan atau Surat Edaran Mahkamah Agung.

Salah satu prioritas Biro Hukum dan Humas adalah memastikan bahwa lembaga Peradilan di Indonesia, khususnya bagi para Hakim tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses literatur hukum secara elektronik.Keberadaan SK 144 harus diikuti dengan pembangunan sektor supply yaitu kapasitas Peradilan sendiri untuk mengimplementasi SK tersebut, agar sektor demand yang dalam hal ini publik, benar-benar merasakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Pengadilan melalui pengesahan SK 144 bukanlah Lips Service belaka. (ats/tnt/sf)